PEMERINTAH AKAN JADI MINORITAS DI ADHI

Pemerintah tampaknya akan menjadi pemegang saham minoritas di PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Kondisi seperti ini akan terjadi jika pemerintah tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru Adhi. Jakarta- Kepemilikan mayoritas saham Adhi oleh pemerintah yang saat ini 51 persen nampaknya akan segera berakhir. Hal itu akan terjadi jika pemerintah tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru Adhi yang akan diterbitkan pada kuartal empat tahun ini, sehingga akan mengakibatkan kepemilikan saham pemerintah di Adhi bisa di bawah 50 persen. Pemerintah sebenarnya bisa mempertahankan kepemilikan mayoritas saham di Adhi seperti saat ini. Cuma untuk tujuan tersebut, pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar Rp 320 miliar. Menurut Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bidang Jasa Konstruksi, Muchayat, seperti dilontarkan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah ingin bisa tetap sebagai pemegang saham mayoritas di Adhi. Masalahnya, berharap pendanaan dari APBN sudah tidak memungkinkan lagi, ”Karena akan membebani anggaran negara yang sedang defisit,” ujar Muchayat. Sekretaris Perusahaan Adhi, Kurnadi Gularso mengatakan bahwa perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja. “Melalui right issue sekitar Rp 600 miliar, Adhi bisa memproyeksikan pertumbuhan 40 persen pertahun dari ekspansi bisnis,” ujar Kurnadi.

Penghargaan Annual Report Award 2006

Bertempat di gedung Dhanapala Departemen Keuangan, ADHI kembali raih penghargaan Annual Report Award 2006 untuk kategori perusahaan Non Keuangan BUMN Listed. Pada kategori ini peringkat pertama diraih oleh PT ANTAM dan kedua oleh PT TELKOM.